Kebijakan – kebijakan Pemerintah Kolonial

| Jumat, 15 Februari 2013

“ Kebijakan – kebijakan Pemerintah Kolonial “



S.K 2 : Memahami proses Kebangkitan Nasional.
K.D 2.1 : Menjelaskan proses perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme barat, serta  pengaruh yang ditimbulkannya di berbagai daerah.

Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial
Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia pada awalnya untuk mencari sumber rempah-rempah yang akan dijual di pasar Eropa dengan keuntungan yang tinggi. Namun, tujuan tersebut berkembang, mereka juga ingin melaksanakan monopoli perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Maka terbentuklah kekuasaan colonial di Indonesia.
Pada abad 16-17, berturut-turut kekuasaan colonial Barat telah datang ke Indonesia dengan tujuan mencari laba sebesar-besarnya, yang telah merusak ekonomi rakyat. Mereka memaksakan monopoli di bidang perdagangan dan menjalankan kebijakan ekonomi yang umumnya sangat merugikan rakyat dan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Kebijakan itu antara lain :
a)  Sistem Penyerahan Wajib Oleh VOC
Kongsi dagang Belanda ini dibentuk pada tahun 1602 bernama VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) dengan tujuan :
1)   Menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda
2)  Menyatukan tenaga menghadapi saingan dari kongsi dagang lain
3)  Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membayar perang melawan Spanyol
4)  Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan monopoli perdagangan
VOC juga memiliki hak-hak octroi, antara lain :
a)   Hak monopoli perdagangan
b)  Hak mengadakan perjanjian dengan penguasa atau raja setempat atas nama pemerintah Belanda
c)   Hak mencetak dan mengedarkan mata uang
d)  Hak memiliki angkatan perang dan mendirikan benteng

Dengan hak-hak istimewa tersebut, maka kongsi dagang ini berkembang dengan cepat. VOC mengikat raja-raja dengan berbagai perjanjian merugikan. Makin lama, VOC ikut mengendalikan pemerintahan di Indonesia. Pegawai dan anggota tentaranya makin banyak dan daerah kekuasaannya pun makin luas. Untuk memelihara pegawai dan tentaranya, VOC membutuhkan biaya besar. Biaya itu diambil dari penduduk. Penduduk kerajaan diharuskan menyerahkan hasil bumi kepada VOC. Hasil bumi itu dikumpulkan pada kepala desa dengan jatah tertentu. Kepala desa menyerahkannya pada Bupati untuk disampaikan pada VOC. Harga hasil bumi tersebut ditetapkan VOC dan tak ada tawar-menawar lebih dahulu. Biasanya, uang tersebut sudah dipotong oleh pegawai VOC maupun oleh kepala-kepala daerah pribumi.
b)  Sistem Kerja Wajib (Kerja Rodi)
Pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi VOC dibubarkan karena VOC mengalami kemunduran dan kebangkrutan yang disebabkan banyak biaya perang yang dikeluarkan untuk mengatasi perlawanan penduduk, korupsi diantara pegawai-pegawainya, dan timbul persaingan dengan kongsi dagang lain. Kekuasaan VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda.
Perubahan politik yang terjadi di Belanda merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis. Dalam revolusi tersebut, Belanda dijadikan kerajaan dibawah pengaruh Prancis dengan raja Louis Napoleon. Louis Napoleon mengirim Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris dan mengatur pemerintahan di Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Daendels mengambil beberapa langkah, diantaranya :
a.   Menarik orang-orang Indonesia untuk dijadikan tentara
b.   Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya
c.   Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon
d.   Membangun benteng-benteng
e.   Membangun jalan raya dari Anyer-Panarukan, yang panjangnya 1.000n km
Untuk mewujudkan langkah tersebut, Daendels menerapkan system kerja Rodi. Disamping itu, untuk memperoleh dana menghadapi Inggris, Daendels melakukan beberapa cara, yaitu :
-         Melaksanakan contingenten stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar rakyat dengan menyerahkan hasil bumi
-         Menetapkan verplichte leverentie, yaitu kewajiban menjual hasi bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan
-         Melaksanakan preanger stelsel, kewajiban yang dibebankan pada rakyat Priang untuk menanam kopi
-         Menjual tanah-tanah Negara kepada pihak swasta asing, seperti pada Han Ti Ko seorang pengusaha China

Akibat tindakan menjual tanah milik Negara pada pengusaha swasta asing tersebut, Daendels telah melanggar undang-undang Negara. Karena itu, pemerintah Belanda memanggil pulang Daendels ke negeri Belanda. Daendels berkuasa di Indonesia pada tahun 1808-1811.

c)  Sistem Sewa Tanah (Lande Lijk Stelsel)
Inggris mengirimkan Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Zaman pendudukan Inggris hanya berlangsung selama 5 tahun, yaitu antara tahun 1811-1816.
Asas-asas pemerintahan sementara I  nggris ini ditentukan Letnan Gubernur Raffles yang sangat dipengaruhi pengalaman Inggris di India. Raffles ingin menciptakan suatu system ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu melekat pada system penyerahan paksa dan kerja Rodi yang dijalankan Kompeni Belanda. Secara konkrit Raffles ingin menghapus segala penyerahan wajib dan kerja Rodi yang selama zaman VOC selalu dibebankan pada rakyat khususnya petani. Raffles juga ingin para petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan tanaman apa yang akan dikerjakan. Dalam usahanya untuk menegakkan kebijaksanaan colonial yang baru, Raffles berpatokan pada 3 asas :
·        Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan Rodi perlu dihapuskan dan kebebasan perlu diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun juga.
·        Peranan para Bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan bagian integral dari pemerintah colonial dengan fungsi –fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di Negeri Barat. Hal ini berarti para bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat rendah harus memusatkan perhatiannya pada proyek-proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.
·        Pemerintah colonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap dianggap penyewa (tenant) tanah milik pemerintah. Para petani diwajibkan membayar sewa tanah (land-rent) atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah selanjutnya yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintah Inggris di bawah Raffles dan kemudian dari pemerintah Belanda sampai tahun 1830.
Di bidang pemerintahan, Raffles membagi pulau Jawa dan Madura menjadi 16 keresidenan yang dikepelai oleh seorang Residen dan dibantu asisten Residen dari Eropa. Para Bupati dijadikan pegawai pemerintah dengan gaji setiap bulan.
Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh pulau Jawa. Jelaslah kiranya, bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia untuk menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jaki hal ini  mengandung kerugian material yang besar. Mengingat bahwa Raffles hanya berkuasa untuk waktu yang singkat di Jawa, yaitu lima tahun, dan mengingat pula terbatasnya pegawai-pegawai yang cukup dan dana-dana keuangan, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi setiap pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama, dan masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang, maka tidak mengherankan bahwa Raffles akhirnya tidak sanggup melaksanakan segala peraturan yang bertalian dengan sistem sewa tanah itu.
Gagasan-gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi kolonial yang baru, terutama yang bertalian dengan sewa tanah, telah sangat mempengaruhi pandangan dari pejabat-pejabat pemerintahan Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik atas pulau Jawa dari pemerintah Ingggris.
Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kebijaksanaan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-pertama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen(1819-1826) dan Komisaris Jenderal du  Bus de Gisignies(1826-1830). Sistem sewa tanah beru dihapuskan dengan kedatangan seorang Gubernur Jenderal yang baru, bernama Van den Bosch, pada tahun 1830 yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien. 







  4.  Sistem Tanam Paksa ( Cultuur Stelsel )
        Pada tahun 1830 terjadi perubahan . Ketika itu negeri Belanda sangat payah keuangannya karena harus membiayai perang Diponegoro dan usaha mencegah Belgia memisahkan diri ,  Johannes Van den Bosch , yang kemudian menjadi gurbenur jenderal mengajukan rencana untuk dapat meningkatkan produksi tanaman ekspor di Indonesia . Hasilnya dijamin akan dapat menolong keuanagan negeri Belanda . Sistem ini dinamakan Cultuur Stelsel  yang oleh bangsa Indonesia dinamakan tanam paksa .
        Sistem tanam paksa mewajibkan petani di Jawa untuk menanami sawah ladangnya dengan tanaman yang hasilnya laku dijual ke luar negeri . Tetapi pengaruh system tanam paksa mempunyai akibat yang lebih luas dari pada cara penyerahan wajib pada zaman kompeni dulu . Berlainan dengan system pajak tanah Raffles , maka system tanam paksa Van den Bosch justru menyuruh rakyat untuk membayar pajaknya dengan hasil tanaman . Hasil tanam paksa dikirim ke negeri Belanda dan dijual kepada penduduk Amerika dan Eropa .
        Ketentuan – ketentuan pokok dari system tanam paksa tertera dalam Staatsblad   ( Lembaran Negara ) tahun 1834 , No . 22 jadi beberapa tahun setelah system tanam paksa mulai dijalankan di pulau Jawa . Ketentuan – ketentuan pokok itu bunyinya memang baik dan bagus . Tetapi dalam pelaksanaannya , pada umumnya menyimpang jauh dan banyak merugikan rakyat . Ketentuan – ketentuan itu antara lain :


                                                                                                                                
1.      Pertemuan – pertemuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa .
2.      Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa .
3.      Pekerjaan yang diperlukan untuk mananam tanaman cultuur stelsel itu tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi .
4.      Bagian dari tanah yang disediakan untuk cultuur stelsel , dibebaskan dari pembayaran  pajak .
5.      Tanaman hasil cultuur stelsel itu diserahkan kepada pemerintah .
6.      Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah , sedikit- sedikitnya jika kegagalan itu tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat , misalnya bencana alam banjir , kekeringan , hama , dll.
7.      Penduduk desa mengerjakan tanah – tanah mereka di bawah pengawasan kepala - kepala mereka , sedangkan pegawai – pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah , panen , dan pengangkutan tanaman – tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya .

Di antara jenis tanaman kultur yang diusahakan itu , nila dan tebu . Tebu adalah bahan untuk gula , sedangkan nila adalah bahan untuk mewarnai kain . Abad ke – 19 pengetahuan kimia tentang bahan pewarna belum berkembang  , karena itu nila dibutuhkan . Kemudian menyusul kopi , yang merupakan bahan ekspor yang penting .
Tanam paksa mancapai puncak perkembangannya sekitar tahun 1830-1840 . Pada waktu itu Negeri Belanda menikmati hasil tanam paksa yang tertinggi . Tetapi sesudah tahun 1850 mulai mengalami pengendoran . Malapetaka di Cirebon , Demak , dan Grobogan lambat laun sampai terdengar di Negeri Belanda . Mereka juga mendengar tentang sikap pegawai-pegawai Belanda yang sewenang – wenang .
    Sementara itu pada tahun 1860 di Negeri Belanda terbit dua buah buku yang menentang tanam paksa sehingga semakin besar kalangan masyarakat yang menghendaki agar tanm paksa dihapus . Kedua buku itu ialah Max Havelaar  karangan Douwes Dekker  dengan nama samara Multatuli . Buku kedua ialah Suiker Contracten  ( kontrak – kontrak gula ) ditulis oleh Frans van de Putte . Karena pendapat umum yang membalik , sejak itu tanam paksa berangsur – angsur dihapuskan . Pada tahun 1860 , tanam paksa lada dihapuskan , pada tahun 1865 menyusul nila dan teh . Tahun 1870 boleh dikata semua tanam paksa sudah dihapus , kecuali kopi di daerah Priangan yang baru dihapuskan pada tahun 1917 .








5 . Pelaksanaan Politik Kolonial Liberal
        Pada tahun 1850 , golongan liberal di Negeri Belanda mulai memperoleh kemenangan dalam pemerintahan.
        Di Negeri Belanda antara tahun 1850 – 1860 sering terjadi perdebatan tentang untung – ruginya dan baik – buruknya tanam paksa . Golongan yang menyetujui tanam paksa terdiri dari pegawai- pegawai pemerintah dan pemegang saham perusahaan Nederlandsche Handel Maatschappy  ( NHM ) . Perusahaan NHM ini selama berlakunya tanam paksa mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Indonesia ke Eropa .
        Golongan yang menentang keras tanam paksa terdiri dari beberapa golongan . Pertama , ialah mereka yang merasa iba mendengar keadaan petani Indonesia yang menderita akibat tanam paksa . Mereka juga menghendaki agar diberi kesempatan untuk berusaha dengan menanam modalnya di Indonesia . Hal demikian baru bias dijalankan bilamana di Indonesia tidak ada system tanam paksa yang disponsori oleh pemerintah . Golongan ini biasa disebut kaum liberal   .
 Pada tahun 1870 di Indonesia mulai dilaksanakan politik colonial liberal yang sering disebut “ Politik Pintu Terbuka “ . Sejak saat itu pemerintah Hindia – Belanda  membuka Indonesia bagi para pengusaha asing untuk menanamkan  modalnya , khususnya dibidang perkebunan .
Periode antara tahun 1870 -1900 disebut zaman liberalisme . Mereka mengusahakan perkebunan besar seperti perkebunan kopi ,teh tebu , kina , kelapa , coklat , tembakau , kelapa sawit dan sebagainya . Mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula , coklat , teh dan rokok .
Pelaksanaan politik colonial liberal ditandai dengan keluarnya undang – undang agraria dan undang – undang gula .
A. Undang – undang Agraria ( Agrarische wet ) 1870
Undang – undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agrarian colonial di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1870 – 1960 . Peraturan itu dihapus dengan dikelurkannya UUPA ( undang – undang pokok agrarian tahun 1960 ) oleh pemerintah Republik Indonesia . Jadi Agrarische Wet itu talah berlangsung selam 90 tahun hamper mendekati satu abad umurnya . Wet ini tercantum dalam pasal 51 dari Indische Staatsregeling , yang merupakan peraturan pokok dari undang – undang Hindia – Belanda .
Menteri jajahan Belanda De Waal , berjasa menciptakan wet ini isinya , antara lain :
Pasal 1 : Gubernur jenderal tidak bolehmenjual tanah.
Pasal 2 : Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan perundang – undangan .
Pasal 3 : Dengan peraturan undang – undang akan diberikan tanah – tanah denagn hak erfpacht yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen paling lama 75 tahun , dan seterusnya . Undang – undang agrarian pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintahan kerajaan Belanda .
 
B. Undang-Undang Gula (Suiker Wet)
        Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa tebu tidak boleh dibawa ke luar Indonesia, tapi harus diproduksi di dalam negeri. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap, dan diambil alih oleh swasta. Pihak swasta juga dibebaskan untuk mendirikan pabrik gula baru.
        Sejak itu Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil perkebunan yang penting. Dan setelah dibukanya terusan Suez, perkebunan tebu makin luas, dan produksi gula meningkat.
        Terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya perkebunan asing di Indonesia seperti perkebunan teh, kina, tembakau, tebu, karet dan pertambangan timah. Yang tersebar diseluruh Nusantara.
        Khusus perkebunan di Sumatra Timur yaitu Deli dan Serdang, tenaga kerjanya didatangkan dari China, dengan sistem kontrak kerja. Karena “perbudakan” telah dihapuskan maka cara inilah yang dianggap paling logis. Untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerja-pekerja untuk beberapa waktu.
        Di tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama menggenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatra Timur yang disebut Koelie Ordonnantie. Koeli ordonnantie ini, yang mula-mula hanya berlaku di Sumatra Timur, tapi akhirnya peraturan ini berlaku di seluruh bagian dari Hindia Belanda. Di luar pulau Jawa Peratuaran Koelie Ordannantie memiliki bayak sekali peraturan didalamnya seperti hukuman-hukuman, peraturan yang melindunggi para pekerja, dan lain-lain.
        Ancaman hukuman untuk para pekerja perkebunan yang melanggar kontrak keja disebut poenale sanctie. Poenale sanctie membuat ketentuan bahwa siapa yang melanggar kontrak kerja dan melarikan diri dari perkebunan di Sumatra Timur dapat ditangkap oleh polisi, dan jika melakukan perlawanan saat dibawa keperkebunan, polisi akan melakukannya dengan kekerasan. Lain-lain hukuman kerja paksa tanpa gaji atau pemanjangan masa kerja dengan sepihak.
        Pada akhir abad ke – 19 di negeri Hindia Belanda mulai muncul kontroversi mengenai poenale sanctie. Akibatnya pemerintah Hindia Belanda mulai mengadakan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan lingkungan para pekerja Sumatra Timur.
6 . Politik Etis
        Pencetus politik etis ( politik balas budi ) ini adalah Van Deventer . Van Deventer memperjuangkan nasib bangsa Indonesia dengan menulis karangan dalam majalah De Gids yang berjudul Eeu Eereschuld ( hutang budi ) . Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang  budi kepada rakyat Indonesia . Hutang budi itu harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat , mencerdaskan dan memakmurkan .
Menurut Van Deventer , ada tiga cara untuk memperbaiki nasib rakyat tersebut yaitu memajukan : 
a)   Edukasi ( pendidikan )
Dengan edukasi akan dapat meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak memajukan perusahaan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan .
b)  Irigasi ( pengairan )
Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah .
c)   Emigrasi ( perpindaahan penduduk )
Dengan emigrasi tanah – tanah di luar Jawa yang belum diolah  menjadi lahan perkebunanan , akan dapat diolah untuk menambah penghasilan . Selain itu juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa .

Pendukung Politik Etis usulan Van Deventer adalah sebagai berikut :
Ø Mr. P . Brooshoof , redaktur surat kabar De Lokomotif , yang pada tahun 1901 menulis buku yang berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek ( Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial ) .
Ø K.F. Holle , banyak membatu kaum tani .
Ø Van Vollen Hoven , banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia .
Ø Abendanon , banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi .
Ø  Leivegoed  , seorang jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia .
Ø Van Kol , banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda .
Ø Douwes Dekker ( Multatuli ) , dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar , Saya dan Adinda .
Usulan Van Deventer tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah Belanda , pemerintah Belanda menerima saran tentang Politik Etis , namun akan diselaraskan dengan system colonial di Indonesia . Pendidikan dipisah – pisahkan antara orang Belanda , anak bangsawan , dan rakyat .
Dalam bidang irigasi ( pengairan ) diadakan pembangunan dan perbaikan . Tetapi pengairan tersebut tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan lading milik rakyat , namun untuk mengairi perkebunan-perkebunan milik swasta asing dan pemerintah colonial
        Emigrasi juga dilakukan pemerintahan Belanda bukan untuk memberikan penghidupan yang layak serta pemerataan penduduk , tetapi untuk membuka hutan – hutan yang baru di luar pulau Jawa bagi perkebunan dan perusahaan asing . Selain itu juga untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah .








     







1 komentar:

Next Prev
▲Top▲